Bleach: Bulletin of Law Research is a double-blind peer-reviewed academic journal that publishes original research articles, reviews, and case studies in the general field of law. The journal provides a platform for legal scholars, practitioners, and policymakers to explore contemporary legal issues, regulatory frameworks, judicial developments, and international law. It encourages interdisciplinary research that intersects with fields such as politics, economics, and human rights. The journal is committed to fostering a deeper understanding of legal processes and contributing to scholarly debates that influence policy decisions. It also welcomes comparative studies that provide insights into different legal systems and their applications in various contexts. Journal Title Bleach: Bulletin of Law Research Frequency 2 issues per year (June and December) e-ISSN 3064-1691 Editor-in-chief Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP. Publisher Universitas Bhakti Asih Tangerang Citation Analysis Google Scholar - GARUDA
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 license.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pengangkatan anak (adopsi) telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia. Praktik ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Ada karena faktor pasangan suami istri yang sudah lama menikah belum memperoleh keturunan, atau faktor lain seperti pasangan suami istri yang hanya mempunyai anak laki-laki saja. Mereka menginginkan seorang anak perempuan, maka mereka mengangkat anak perempuan menjadi anak mereka, atau sebaliknya. Namun, pengaturan mengenai status hukum dan hak waris anak angkat masih menimbulkan perbedaan signifikan antara sistem Hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan kompilasi hukum Islam serta sumber lain, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji objek penelitian secara komparatif mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam kedua sistem hukum tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah undang-undang yang satu dengan lainnya, ditemukanlah bahwa Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan kewarisan dengan orang tua angkatnya. Untuk melindungi anak angkat, orang tua angkat anak tersebut selama masih hidup harus membuat wasiat wajibah yang menyatakan bahwa anak angkatnya dapat memperoleh warisan dengan pembagian maksimal 1 per 3 dari harta warisan yang ia tinggalkan agar tidak terjadi sengketa waris antara keluarga sedarah orang tua angkat tersebut dengan anak angkatnya. Sebaliknya, KUHPerdata malah memberikan kedudukan yang lebih kuat dengan mengakui anak angkat sebagai ahli waris yang sah. Perbedaan fundamental inilah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembagian warisan terhadap anak angkat pasca orang tuanya meninggal dunia. Oleh karena itu, diperlukan adanya harmonisasi hukum yang komprehensif untuk mengantisipasi sengketa waris ini.
Copyright (c) 2026 Yusna Wulan Sari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pendekatan Integral dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Dihubungkan melalui Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Berbasis Relasi Sosial
Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan KUHP baru menandai transformasi penting dari pendekatan pemidanaan yang retributif dan individualistik menuju paradigma integral yang lebih kontekstual dan berbasis relasi sosial. Selama puluhan tahun, sistem hukum pidana Indonesia berlandaskan KUHP kolonial yang membatasi pertanggungjawaban pidana hanya pada pelaku langsung, tanpa mempertimbangkan pengaruh struktural, psikologis, maupun institusional yang turut mendorong terjadinya tindak pidana. Kekosongan ini tampak dalam berbagai kasus, seperti kekerasan terhadap anak, eksploitasi seksual, dan kejahatan korporasi, di mana pelaku seringkali merupakan bagian dari rantai hubungan sosial yang lebih luas. Penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan utama: pertama, keterbatasan KUHP lama yang tidak mampu mengakomodasi pertanggungjawaban pidana berbasis relasi sosial; kedua, bagaimana KUHP baru merekonstruksi sistem pemidanaan melalui pendekatan integral. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan, doktrin hukum, dan prinsip pemidanaan dalam KUHP baru. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP baru memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana melalui pengaturan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, serta pengakuan terhadap korporasi dan individu terkait sebagai subjek hukum. Pendekatan ini memberikan landasan normatif yang lebih adaptif untuk menjawab dinamika sosial, memperkuat keadilan restoratif, dan memastikan pemidanaan yang lebih proporsional serta berorientasi pada pemulihan sosial. Dengan demikian, KUHP baru mengisi kekosongan hukum sebelumnya dan menghadirkan sistem pemidanaan yang lebih relevan bagi kebutuhan masyarakat modern.
Copyright (c) 2025 Bulletin of Law Research
Analisis Yuridis Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Layanan Publik pada KUHP Lama dan KUHP Baru (Studi Kasus Perusakan Halte Transjakarta oleh Massa Aksi DPR RI)
Tujuan dari riset ini adalah melakukan kajian hukum mengenai delik pidana perusakan prasarana publik sebagaimana diatur dalam KUHP yang lama dan KUHP yang baru, dengan studi kasus perusakan halte TransJakarta oleh massa aksi di depan Gedung DPR RI pada Agustus 2025. Penelaahan ini dilaksanakan berdasarkan metode normatif, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan (sebagai statute approach) dan preseden kasus (sebagai case approach). Fokus penelitian diarahkan pada perbandingan substansi hukum, unsur delik, serta relevansi penerapan norma pidana dalam konteks perlindungan fasilitas publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menghadirkan pembaruan penting dalam sistem hukum pidana nasional dengan memperluas cakupan objek delik, tidak hanya pada barang milik individu, tetapi juga terhadap fasilitas pelayanan publik yang memiliki fungsi strategis bagi masyarakat luas. KUHP baru juga menegaskan prinsip proporsionalitas pidana serta memperkenalkan asas keadilan restoratif sebagai bentuk modernisasi hukum pidana yang lebih humanis. Sebaliknya, KUHP lama dinilai memiliki kelemahan karena belum secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap fasilitas publik dan masih berorientasi pada kepentingan individu. Melalui perbandingan kedua rezim hukum ini, dapat disimpulkan bahwa KUHP baru lebih relevan, komprehensif, dan adaptif terhadap dinamika sosial modern, serta menjadi instrumen efektif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan fasilitas publik. Studi ini diproyeksikan memberikan sumbangsih teoretis dan keilmuan yang relevan bagi upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia.
Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kewarganegaraan bagi Anak dari Kelompok Minoritas di Mata Hukum Tata Negara
Penelitian ini mengkaji tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin pemenuhan hak atas kewarganegaraan bagi anak-anak dari kelompok minoritas di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Isu ini menjadi krusial mengingat prinsip negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi persamaan di hadapan hukum dan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Fokus permasalahan ada pada kelompok minoritas khususnya yang berkaitan dengan latar belakang etnis, agama dan status sosial tertentu sering kali menghadapi hambatan administratif dan diskriminasi struktural dalam proses pencatatan sipil dan pengakuan status kewarganegaraan. Hal ini dapat menyebabkan status tanpa kewarganegaraan (stateless) atau kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar lainnya yang melekat pada status warga negara. Pendekatan penulisan secara normatif yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tah 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 26, serta UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, secara tegas mewajibkan negara untuk melindungi dan menjamin hak setiap anak untuk memperoleh kewarganegaraan. Berdasarkan temuan dan analisis menunjukkan bahwa tanggung jawab negara ini bersifat aktif dan imperatif. Negara tidak hanya wajib menyediakan kerangka hukum yang non diskriminatif tetapi juga harus melaksanakan kebijakan afirmatif dan tindakan proaktif untuk mengatasi hambatan yang dialami kelompok minoritas. Kegagalan negara dalam pemenuhan hak ini merupakan bentuk pelanggaran konstitusional terhadap hak asasi anak dan prinsip negara kesatuan yang menjamin persatuan dan keadilan. Institusi negara seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri memegang peran sentral dalam memastikan mekanisme pendaftaran dan pengakuan kewarganegaraan berjalan secara adil, cepat, dan merata. Simpulan dari penulisan ini yaitu pemenuhan hak atas kewarganegaraan bagi anak minoritas adalah mandat konstitusi yang harus diimplementasikan secara komprehensif. Upaya ini memerlukan reformasi regulasi, penghapusan praktik diskriminatif dan penguatan peran lembaga negara untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang inklusif dan non-diskriminatif, demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Korupsi Pengadaan di Perusahaan BUMN dibidang Kontruksi
Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) konstruksi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering kali menghadapi dilema antara pelanggaran administratif dan pemidanaan. Studi ini menganalisis putusan pengadilan dalam perkara No.34/PID.SUS-TPK/2022/PN.JKT.PST untuk menyoroti ketidaksesuaian antara nilai kerugian negara dan pidana uang pengganti, serta penerapan asas ultimum remedium yang belum optimal. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis putusan, ditemukan bahwa kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif berpotensi mengaburkan prinsip keadilan substantif dan efektivitas pemulihan kerugian negara. Penelitian ini menemukan bahwa kontrak kerja pengadaan barang dan jasa (PBJ) konstruksi pada perusahaan BUMN memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik korupsi, terutama ketika proses pengadaan tidak berjalan transparan dan akuntabel. Hasil penelitian juga menunjukkan ketidaksinkronan antara kerangka regulasi dan penerapannya di lapangan. Meskipun Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 telah memberi ruang penyelesaian melalui sanksi administratif dan perdata, penegakan hukum tetap didominasi pendekatan pidana sebagai primum remedium. Selain itu, ketidakjelasan dasar perhitungan pidana uang pengganti dalam putusan semakin menegaskan lemahnya koordinasi antara penegak hukum dan lembaga audit negara. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum pada kasus korupsi PBJ konstruksi masih menghadapi tantangan serius. Ketidakkonsistenan penerapan regulasi dan kurangnya pertimbangan yuridis yang proporsional dalam putusan berpotensi mengurangi legitimasi hukum di mata publik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan, penguatan pemahaman aparat terhadap aspek administratif PBJ, serta penerapan sanksi yang lebih seimbang sesuai asas keadilan dan prinsip pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan penegakan hukum yang lebih proporsional, sinergi antar lembaga, serta penguatan kapasitas pejabat pengadaan di BUMN.
Implementasi Pengalokasian Dana Alokasi (DAU) Tambahan Perbantuan Pendanaan Kelurahan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 20 Tahun 2019 Tentang APBD Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus: Kecamatan Pondok Aren)
Studi ini mendeskripsikan tentang proses implementasi Dana Alokasi Umu (DAU) Tambahan perbantuan pendanaan kelurahan dalam peraturan daerah Kota Tangerang selatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat penyaluran dana alokasi umum (DAU) tambahan perbantuan pendanaan kelurahan dalam peraturan daerah kota Tangerang selatan di kecamatan pondok Aren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris. Penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pengalokasian bantuan pendanaan Kelurahan di alokasikan secara merata untuk seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan Pondok Aren. Alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan ditempatkan pada DPA Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan di Daerah sesuai dengan kategori Daerah sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Faktor-faktor yang menghambat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan di kecamatan Pondok Aren Tahun anggaran 2020 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, sehingga terjadi penundaan terhadap Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk beberapa Kelurahan khususnya kelurahan di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Kebijakan penundaan Anggaran Dana Alokasi Umum juga dikarenakan daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran pemberkasan dan adapun alasan lainnya ialah anggaran tersebut dipergunakan untuk penanganan Covid-19.
Pelaksanaan Konsep Desentralisasi dalam Permasalahan Kepemilikan Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara
Konsep desentralisasi merupakan amanat reformasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya. Di Indonesia konsep dari desentralisasi telah dilaksanakan dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 yang di dalamnya mengatur mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah dapat mengurus daerahnya sendiri dengan kewenangan yang luas. Dalam Praktik desentralisasi di Indonesia terdapat beberapa daerah yang salah satunya Indonesia mendapat kekhususan yang memiliki kewenangan yang khusus dalam pemerintahannya. UU No. 11 Tahun 2006 telah memberikan batasan wilayah yang termasuk pada wilayah pemerintahan Aceh. Namun, terdapat permasalahan mengenai kepemilikan pulau yang di klaim pemerintahan Sumatera Utara sebagai bagian dari Wilayah Pemerintahan Sumatera Utara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, di mana fokus pengumpulan dan penggalian data adalah melalui studi pustaka.
Urgensi Kedudukan Hukum Pembuktian Alat Bukti dalam Praktik Peradilan Pidana Dihubungkan dalam Sistem Hukum Indonesia
Bagaimana urgensi kedudukan hukum pembuktian alat bukti dalam praktik peradilan pidana di hubungkan dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai penjelasan bahwa penelitian ini dalam lingkup disiplin ilmu hukum yang di fokuskan dalam hukum pidana. Kemudian pendekatannya menggunakan bahan pustaka atau metode pendekatan secara normatif. Berdasarkan dengan analisis terkait hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum pidana, ialah teramaturgen dasarnya pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan kesalahan seseorang dapat dijatuhkan sanksi pidana, dibebaskan dari tuntutan maupun dakwaan. Putusan pengadilan merupakan output dari rangkaian proses peradilan dalam sistem hukum Indonesia yang secara khususnya dapat mencerminkan keadilan dalam putusan tersebut. Hukum pembuktian menurut pengertian ialah serangkaian kaidah atau aturan yang terdiri dari cara pelaksanaan pada persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara pada pengadilan yang memiliki otoritas di Indonesia, kemudian terkait dengan pembuktian merupakan proses bagaimana alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan di dalam hukum acara yang berlaku. Hukum pembuktian pada persidangan hukum acara pidana dipahami merupakan ketentuan yang membatasi dalam sidang pengadilan untuk mencari serta mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum. Secara aspek dalam pembuktian berdasarkan rangkaiannya dimulai melalui tahap penyelidikan dan selanjutnya penjatuhan hukuman oleh hakim di pengadilan. Rangkaian ini ialah sebagai upaya untuk menemukan kebenaran materiil. Alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP terdiri Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa[1]. Berdasarkan uraian tersebut yang dijelaskan dalam hal ini melatarbelakangi permasalahan yang akan disajikan penulis adalah 1. Apakah urgensi kedudukan hukum pembuktian alat bukti dalam praktik peradilan pidana di hubungkan dalam sistem hukum Indonesia? 2. Bagaimanakah pengaturan mengenai barang bukti dan alat bukti dalam hukum acara pidana? Sebagai penjelasan bahwa penelitian ini dalam lingkup disiplin ilmu hukum yang di fokuskan dalam hukum pidana. Kemudian pendekatannya menggunakan bahan pustaka atau metode pendekatan secara normatif. Berdasarkan dengan analisis terkait hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum pidana ialah teramaturgen dasarnya pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan kesalahan seseorang dapat dijatuhkan sanksi pidana, dibebaskan dari tuntutan, dakwaan. Selanjutnya Putusan pengadilan merupakan output dari rangkaian proses peradilan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam sistem tersebut terdapat proses yang terdiri, dakwaan, requisitor penuntut umum, dan segala fakta dan keadaan yang terbukti dalam proses sidang pengadilan, selain itu dalam pengambilan putusan dalam perkara perdata dan pidana dimulai melalui musyawarah hakim terlebih dahulu sebelum diputuskan.
Analisis Transformasi Hukum dan Tantangan serta Peluang dalam Regulasi Siber terhadap Data Pribadi di Indonesia pada Era Digital
Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perlindungan data pribadi. Di Indonesia, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam upaya pengaturan perlindungan data di ranah siber. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang muncul dalam penerapan regulasi tersebut di tingkat nasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, kajian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah menyediakan landasan hukum yang lebih kokoh, masih terdapat berbagai kendala, khususnya terkait dengan penegakan hukum dan kesiapan infrastruktur yang belum optimal. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi, sinergi yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta, serta edukasi publik guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi.
Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur
Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan serius yang mempunyai dampak jangka panjang bagi korbannya. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan memprihatinkan, yang hingga saat ini masih menjadi masalah besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan mereka, merusak perkembangan sosial, emosional, dan mental, serta meninggalkan dampak jangka panjang yang sulit diatasi. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sebagai korban, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.
Quo Vadis Keadilan di Negeri Ini: Sebuah Keresahan Masyarakat dalam Berharap Kepastian dan Kemanfaatan Hukum
Penegakan hukum yang terjadi di masyarakat, terutama yang dialami oleh kelompok ekonomi rendah, sering kali memunculkan ketidakadilan. Masyarakat dengan ekonomi rendah merupakan kelompok sosial yang paling rentan terhadap perlakuan hukum yang tidak adil. Ketidakadilan ini muncul dari penerapan hukum dalam sistem yang ada. Ketika hukum dipisahkan dari konteks sosialnya, maka keadilan yang diharapkan oleh masyarakat akan sulit tercapai. Aparat penegak hukum sering kali hanya melihat dan memahami kasus-kasus yang melibatkan masyarakat golongan bawah melalui teks-teks (pasal kaku) yang tertera dalam undang-undang, bersikap legalistik dan positivistik, tanpa berusaha memahami situasi tersebut dalam konteks sosiologisnya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan keberpihakan hukum kepada masyarakat bawah. Penegakan hukum yang bersifat afirmatif dan berpihak tidak cukup jika hanya dibangun melalui paradigma legalistik-positivistik; diperlukan juga pendekatan kritis dan progresif. Para pengadil tidak hanya dituntut untuk memiliki pemahaman dan keterampilan hukum yang mumpuni, tetapi juga dituntut untuk mengembangkan kreativitas serta terobosan hukum yang positif. Hal ini sangat penting untuk menciptakan keadilan serta manfaat hukum yang lebih luas bagi Masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan Alinea I Pembukaan UUD 1945.
AKIBAT HUKUM TRANSAKSI AKTA JUAL BELI TANAH GIRIK DESA CIDOKOM MELALUI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (SEMENTARA) DI WILAYAH KECAMATAN GUNUNG SINDUR
Akibat hukum dalam konteks transaksi jual beli tanah girik merupakan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum antara Penjual dan Pembeli sesuai dengan kesepakatan secara tunai dan terang. Transaksi yang dilakukan Penjual dan Pembeli sebelumnya dilakukan kesepakatan yang berupa perjanjian yang kemudian dibuatkannya Akta Jual Beli melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (Sementara) bukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah dari notaris. Akta Jual beli yang telah disepakati Penjual dan Pembeli yaitu berupa tanah girik yaitu tanah yang belum bersertifikat. Pejabat Pembuat Akta Tanah (Sementara) ini sangat berperan penting dalam menentukan perbuatan hukum antara Penjual dan Pembeli mengenai status tanah tersebut dengan adanya peralihan yang sah dan legal. Pejabat Pembuat Akta Tanah (Sementara) adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk dan diangkat yaitu camat yang mana wilayah kerjanya belum memiliki Pejabat Pembuat Akta Tanah atau ada Pejabat Pembuat Akta Tanah tetapi masih dalam formasi. Dalam transaksi jual beli menurut KUHPerdata, kata sepakat itu sangat penting karena dengan adanya kata sepakat belum berarti terjadi peralihan hak milik atas barang kepada pihak pembeli. KUHPerdata ternyata menganut asas obligatoir, yang berarti bahwa kata sepakat baru menimbulkan hak dan kewajiban untuk menuntut penyerahan barang dan pembayaran dengan uang. Akta Jual beli yang dibuat berupa Tanah girik yang hanya berupa surat yang menunjukkan penguasaan bidang saja, sehingga perlu kehati-hatian dalam proses jual beli para pihak dalam penandatanganan kata sepakat obyek tanah di daerah Cidokom yang terjadi di wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (Sementara) Kecamatan Gunung Sindur.
PEMBATASAN KEWENANGAN PENAMBAHAN KEMENTERIAN NEGARA OLEH PRESIDEN (PEMBENTUKAN KABINET MERAH PUTIH OLEH PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO)
Kewenangan pengangkatan menteri dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kewenangan tersebut diberikan berdasarkan amanat Pasal 17 UUD 1945. Selain itu UUD 1945 juga memberikan kewenangan kepada Presiden untuk pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara. Kewenangan ini berdasarkan UUD tidak secara rinci disebutkan sehingga diperlukan aturan lebih lanjut mengenai kewenangan Presiden tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan Presiden dalam membentuk suatu kementerian diharapkan dapat memberikan kepastian sehingga dalam pembentukan kabinet kementerian tidak merugikan negara. UUD 1945 memberikan kewenangan yang luas dan tidak terbatas yang dapat membuat Presiden dalam membentuk dan mengganti suatu kementerian menjadi tidak terkontrol. Sehingga, diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat membatasi Presiden dalam membentuk Kabinet. Hal ini menjadi suatu pedoman bagi Presiden untuk membentuk kabinet kementerian, sehingga tidak ada kementerian yang saling tumpang tindih dalam melaksanakan fungsinya dan tidak merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
ANALISIS EFFECT OVER CAPACITY RUMAH TAHANAN NEGARA LAPAS KEBUN WARU BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERWUJUDAN HAM DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
Masalah over kapasitas Rumah Tahanan Negara merupakan tempat penahanan sementara untuk para tersangka atau belum terbukti atau belum mendapatkan vonis dalam persidangan. Permasalahan mendasar di dalam Negara Indonesia ialah terbatasnya kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sering kali dijumpai tidak dapat menampung narapidana, sehingga rutan menjadi alternatif yang tepat untuk menggantikan fungsi lapas. Kemudian terkait permasalahan over kapasitas rumah tahanan ini selanjutnya dikembangkan menjadi Penelitian yang difokuskan pada analisis impact over kapasitas Rumah Tahanan negara Lapas Kebun Waru Bandung dihubungkan dengan perwujudan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum positif Indonesia. Selanjutnya peneliti mencoba mengembangkan pokok permasalahan menjadi acuan dalam memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan berbagai pendekatan yaitu kemanfaatan hukum serta aspek keadilan. Bagaimanakah Upaya dalam penanganan over kapasitas terhadap warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan negara kebun waru Bandung? Kemudian metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melalui pendekatan bahan hukum primer, sekunder kemudian tersier. Jika diamati dalam persoalan ini peneliti menilai sebab terjadinya over kapasitas disebabkan dengan beberapa hal yang mendasar yaitu Peradilan lebih menjunjung sanksi pidana, tidak membagi tahanan berdasarkan kasus, kemudian secara fundamental ialah kurangnya Tingkat kesadaran Masyarakat dan kepatuhan hukum Masyarakat dalam suatu negara.
UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
Terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Sistem pembangunan hukum yang berkelanjutan merupakan kebutuhan yang harus dilakukan oleh suatu bangsa dalam mengikuti perkembangan masyarakat maupun perkembangan kejahatan, karena pada dasarnya perkembangan kejahatan selalu mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri.
RATIO DECIDENDI HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DITINJAU DARI PASAL 353 AYAT (2) KUHP DAN PASAL 355 AYAT (1) KUHP (Analisis Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr)
Hukum Pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikarenakan sanksinya yang dapat dipaksakan oleh negara. Penganiayaan sebagaimana yang disebut di muka, bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada tanggal 16 Juli 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutus perkara Penganiayaan yang direncana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Rahmat Kadir Mahulette (terpidana) kepada Novel Salim Baswedan atau Novel Baswedan (korban). Dalam putusan tersebut, hakim memvonis Rahmat Kadir Mahulette dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara.
IMPLIKASI HUKUM PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEBIJAKAN KESEHATAN PUBLIK DI INDONESIA
Pandemi COVID-19 telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum dan kebijakan kesehatan di Indonesia. Artikel ini membahas perubahan regulasi yang muncul selama pandemi, mulai dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), protokol kesehatan, hingga penerapan sanksi terhadap pelanggar. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta bagaimana penerapannya mempengaruhi keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan kebebasan individu. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan selama pandemi perlu diimbangi dengan penegakan hukum yang adil dan transparan.
Copyright (c) 2024 Bulletin of Law Research
PEMBATASAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT OLEH UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK KEJAKSAAN TAPANULI SELATAN)
Berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE diatur mengenai pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Undang-Undang Dasar memberikan hak kepada setiap orang bebas berpendapat yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3). Jika didasarkan pada hirarki perundang-undangan, Undang-Undang Dasar merupakan hirarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga, peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan. Undang-Undang ITE membatasi kebebasan berpendapat yang dilakukan pada media sosial yang diidentifikasi sebagai pencemaran nama baik. Hal ini bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia yang telah disebutkan dalam UUD 1945. Pembatasan atau pengurangan terhadap hak kebebasan berpendapat tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Undang-Undang sekalipun tidak dapat mengurangi kebebasan berpendapat. Sehingga Undang-Undang ITE bertentangan dengan UUD 1945 karena telah membatasi hak berpendapat seseorang yang telah diakui oleh konsitusi.
KEPASTIAN HUKUM AKTA PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK ATAS TANAH GARAPAN DI NOTARIS KOTA DEPOK
Kepastian hukum dalam konteks akta pengoperan dan penyerahan hak atas tanah adalah aspek penting untuk memastikan bahwa transaksi properti dilakukan secara sah dan diakui oleh hukum. Di Indonesia, akta ini biasanya diatur dalam hukum pertanahan dan memerlukan pemahaman yang baik mengenai prosedur dan dokumentasi yang tepat. Penyerahan hak atas tanah garapan adalah proses hukum yang melibatkan pemindahan hak atas tanah yang sedang digarap atau dikuasai oleh seseorang kepada pihak lain. Tanah garapan biasanya adalah tanah yang tidak memiliki sertifikat resmi atau belum terdaftar secara hukum, tetapi telah digunakan dan diusahakan oleh seseorang. Penyerahan hak atas tanah garapan memerlukan perhatian khusus karena melibatkan tanah yang status hukumnya belum sepenuhnya jelas. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hak atas tanah diakui dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Peran notaris dalam pengoperan dan penyerahan hak atas tanah garapan sangat krusial untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan diakui secara hukum. Secara keseluruhan, peran notaris adalah untuk memastikan bahwa pengoperan dan penyerahan hak atas tanah garapan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan proses yang sah. Mereka memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur dipenuhi dengan benar, memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat.
ANALISIS YURIDIS CONVICTION RASIONEE HAKIM DIHUBUNGKAN CRICUMTANSIAL EVIDENCE MELALUI KUHP DIKAJI MELALUI PUTUSAN NOMOR: 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST
Bukti tidak langsung digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara Mahkamah Agung nomor 777/PID. B/2016/pn.jkt.pst, dalam hal ini tidak ada saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut, sebagaimana diketahui berdasarkan prinsip hukum bahwa pembuktian tidak langsung tidak diakui dalam kitab Undang-undang, KUHP. Kemudian dalam putusan tersebut dapat menimbulkan konflik norma, serta ambiguitas hukum dan ketidakpastian hukum terhadap asas-asas dasar hukum di Indonesia. Apakah bukti tidak langsung dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia? Lalu, bagaimana Conviction Rasionee, Circumstantial Evidence, hakim menjatuhkan hukuman? Khusus untuk penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan hukum secara normatif dan pendekatan perundang-undangan, serta norma hukum, pendekatan kasus dan didukung dengan analisis yuridis Penelitian dengan judul Analisis yuridis Conviction Rasionee Hakim Dihubungkan Circumnstial Evidence Melalui KUHP Dikaji Melalui Putusan Nomor: 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST merupakan salah satu studi yang cukup jarang dilakukan, diteliliti menginggat penelitian yang dikaji penulis sangat berbeda. Penulis mengkaji dari segi rasional hakim dalam menjatuhkan pidana kemudian dikaitkan dengan KUHP serta putusan. Penulis juga mengakaji secara teoritis dengan menggunakan 3 teori yaitu pembuktian hukum, penegakan hukum dan teori keadilan hukum.
ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI JAKSA PINANGKI SIRNA MALASARI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER
Kasus yang menjerat jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H., yaitu kasus tindak pidana korupsi berupa suap, pemufakatan jahat dan pencucian uang. Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengungkap awal mula pertemuannya dengan terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia akhir tahun lalu. Kronologi itu disampaikan kuasa hukum Pinangki, Aldres Napitupulu saat membacakan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dimana hukumannya dipangkas dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Sementara itu dalam kasus yang sama, eks anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh yang mulanya divonis 4,5 tahun penjara dalam dugaan penerimaan suap anggaran proyek perguruan tinggi nasional dan kementrian pemuda dan olahraga justru diperberat saat kasasi. Mahkamah Agung mempeberat hukuman Angelina Sondakh menjadi 12 tahun penjara dan hukuman denda Rp.500 juta. Kalaupun bukan kasus Korupsi, ada kasus Baiq Nuril namun tidak mendapat keringanan sebagaimana Jaksa Pinangki. Baiq Nuril tetap dihukum dengan enam bulan penjara dan denda Rp. 500 juta setelah dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam kasus penyebaran informasi percakapan mesum kepala sekolah tempat ia pernah bekerja. Dalam upaya Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung tetap menolak sehingga putusan PK memperkuat putusan-putusan sebelumnya. Bahkan, tak jarang hal-hal yang sama sekali tidak terkait dengan perbuatan hukum, pelaku menjadi pertimbangan. Namun, biasanya itu tidak dalam mengenali peran gender, sebab cukup banyak dipenjara perempuan yang membawa bayinya sambil menyusui. Justru karena Pinangki merupakan seorang Jaksa seharusnya hukuman yang dijatuhkan hendaknya jauh lebih berat bukan malah dikurangi. Kata kunci : Ratio Decidendi, Pidana Korupsi, Keadilan Gender